DAMPAK PKH

Banyak kejadian terkait dengan PKH (Program Keluarga Harapan dari pemerintah pusat) di desa. Beberapa orang tua meminta semacam surat keterangan dari sekolah dimana istri saya mengajar. Mereka minta semacam surat keterangan yang menyebutkan bahwa anaknya masih murid di sekolahan tersebut sehingga berdasar keterangan tersebut akan mendapat uang dari pemerintah bagi yang nemiliki anak seusia SD.
Tapi karena kenyataannya memang anaknya sudah kurang lebih 4 tahun sudah tidak sekolah lagi akhirnya tidak diberi surat keterangan.
Dapat ditarik kesimpuan disini bahwa kesadaran menyekolahkan anak masih perlu dorongan berupa imbalan materi. Atau pola berpikir orang desa tentang betapa pentingnya pendidikan perlu direformasi benar-benar.

PENCIPTA NAMA ANAK

Sudah menjadi adat di desa setiap bayi lahir pasti ada upacara adat selamatan biasanya pada acara itu sekaligus ada acara akikoh. Pada acara akikoh diniatkan untuk anak laki-laki menyembelih 2 kambing sedang anak perempuan 1 kambing. Diharapkan nantinya menjadi anak yang soleh ataupun solehah sehingga berbakti kepada orang tua serta bangsa dan negara.
Pada waktu masuk kelas 1 SD sekitar usia 7 tahun mereka didaftarkan ke sekolah terdekat ataupun mengikuti dimana kakak-kakaknya bersekolah.
Diwaktu mendaftar sesuai dengan nama orang desa memang sederhana antara lain citra, sri, putri dsb. Karena terlalu pendek maka disarankan oleh guru petugas pendaftar untuk ditambah Bunga Citra Lestari atau Sri Anggraeni atau Khalida Putri anehnya para orang tua setuju-setuju aja bahkan bangga memiliki anak yang bernama bagus akhirnya jadilah nama tersebut terdaftar di sekolah.
Perlu diketahui sangat jarang orang desa memiliki identitas legal berupa Akte Kelahiran kecuali kalau ada hal-hal tertentu yang memang dibutuhkan.